JUPA Time - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bereaksi terhadap rencana mundur dari kabinet Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang juga calon wakil presiden ketiga Mahfud M.D.
Airlangga mengatakan, gagasan mundur dari kursi menteri pemerintahannya adalah dari Mahfud dan terserah pada Jokowi untuk memutuskan apakah akan menerimanya.
"Iya, ini salah Dr. Pak Mahd," kata dia yang juga Ketua Umum Golkar, saat ditemui di Desa Eretan Kulon, Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Rabu.
Dalam kesempatan tersebut, Pak Airlangga juga membahas tentang hak prerogratif presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri.
"Namun, saya memahami bahwa jabatan menteri adalah hak prerogatif presiden.
" Jadi ini sekedar kejelasan saja,” jelas Airlangga.
Di tempat lain, Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hassan mengatakan Mahfud berhak mundur dari kabinet Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) jika mau.
Ia juga mengatakan, memecat atau memberhentikan menteri adalah hak prerogratif presiden.
“Itu hak individu karena kabinet adalah hak prerogratif presiden,” kata Zulhas, Rabu, 24 Januari, di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
Pak Zouryas mengatakan presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri. Karena presiden punya hak itu.
"Misal ingin mengundurkan diri bisa mengajukan surat.
Namun presiden terpilih adalah orang yang mendapat amanah kedaulatan dari rakyat, sehingga pengangkatan dan pemberhentian presiden merupakan hak prerogatif.
" Informasi: Pada Pilpres 2024, Golkar dan PAN akan menurunkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Jibran Rakabumin Raka.
Dengan jabatan tersebut, baik Pak Zulhas maupun Pak Airlangga akan menduduki jabatan di dewan pengarah, bersama sepasang calon menteri pertahanan dan ketua umum Gerindra, serta sejumlah ketua umum, termasuk putra sulung Presiden Jokowi.
Sementara itu, di Jakarta, Jokowi mengaku menghormati keputusan Mahd yang mundur dari jabatan Menko Polhukam usai menjadi calon Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
Rencana itu dinilai Jokowi merupakan hak pribadi Mahfud.
“Iya, itu hak dan saya sangat menghargainya,” kata Jokowi, Rabu pagi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Sebelumnya, MD Mahfud, calon wakil presiden nomor urut 3, membunyikan alarm sebelum mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di kabinet Presiden Joko Widodo.
Banyak menteri bawahan Jokowi yang tergabung dalam tim sukses calon presiden dan wakil presiden (Timses) di Pilpres 2024.
“Bahkan, menteri-menteri yang tidak ada hubungannya dengan politik kini menjadi bagian dari tim sukses,” kata Mahfud dalam Tablak Prof yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Selasa malam, 23 Januari.
Namun Mahfud tidak menyebutkan nama-nama menteri pemerintahan Jokowi yang tergabung dalam tim calon presiden dan wakil presiden.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar